KATA
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji serta syukur
ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya
kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul “ Kepemimpinan Orde Baru “
Kami menyadari bahwa di dalam proses
penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara
penulisannya. Namun demikian, kami
telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki
sehingga dapat selesai dengan baik, dan oleh karena itu dengan rendah hati,
kami berharap kepada pembaca yang
budiman untuk memberikan masukan, saran dan kiritik yang sifatnya membangun
guna penyempurnaan makalah ini.
Akhirnya kami berharap semoga
makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.
Subang, 01 Desember 2014
Penulis
Kelompok 3
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
...................................................................................................................i
Daftar
Isi
.............................................................................................................................ii
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
............................................................................................ …………1
1.2 Rumusan Masalahan......................................................................................................3
1.3 Tujuan Penulisan .........................................................................................................3
BAB II. KERANGKA TEORI
2.1
Teori Kepemimpinan...........................................................................................................4
2.2 Teori Gaya Kepemimpinan……………………………………………………….......5
BAB III. PEMBAHASAN
3.1 Gaya
Kepemimpinan Masa Orde baru ...........................................................................8
3.2 Keberhasilan
dan kegagalan gaya kepemimpinan orde baru……………………….....9
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan .......................................................................................................................15
4.2 Saran ....................................................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................16
ii
MAKALAH
KEPEMIMPINAN
ERA ORDE BARU
Diajukan
untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan
Di susun oleh:
Friska Renawati S :
AIB.11.0406
Nunung Nurjanah :
AIB.110410
FAKULTAS
ADMINISTRASI BISNIS
UNIVERSITAS
SUBANG
2013/2014
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Masalah
Berbicara
tentang pemimpin dan kepemimpinan,
erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, kita butuh
pemimpin yang berorientasi kepada kepentingan, kemajuan, dan kejayaan bangsa
dan negara, bukan kepada kepentingan pribadi/kelompok, bukan untuk
melanggengkan kekuasaan kelompok, dan bukan pula kepemimpinan yang membiarkan
hidupnya budaya anarkhisme, budaya kekerasan, dan budaya korupsi, kolusi dan
nepotisme. Kita butuh, pemimpin berwawasan kebangsaan, pemimpin Pancasilais,
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD Negara RI Tahun 1945,
serta memahami karakter dan kultur bangsa Indonesia.
Pemimpin
dan kepemimpinan masa depan yang integratif harus memiliki pola pikir, pola
sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Makna dari negarawan adalah seorang
pemimpin yang diharapkan mampu mengubah kondisi saat ini melalui proses untuk
menciptakan kondisi yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan
mewujudkan cita-cita nasional. Pemimpin akan dapat melaksanakan fungsi
kepemimpinan-nya dengan efektif, apabila ia diterima, dipercaya, didukung serta
dapat diandalkan. Seorang pemimpin harus memiliki reputasi yang baik,
menunjukkan kinerja yang diakui,
terutama dalam mengantisipasi tantangan-tantangan di depan dan
keberhasilannya mengatasi masalah masalah yang kritikal dan membawa
kemajuan-kemajuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut
tergantung pada gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Gaya
kepemimpinan yang tepat akan membawa sebuah bangsa ke arah yang lebih baik.
Maka dari itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang gaya kepemimpinan
nasional Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk melihat
gaya kepemimpinan seperti apa yang sesuai dengan bangsa Indonesia.
Kepemimpinan
di Indonesia tentunya tidak akan pernah jauh dari masa kepemimpinan Soeharto.
Rezim Orde Baru dibawah
kepemimpinan Soeharto mampu berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 dan
akhirnya tumbang. Kepemimpinan Soeharto berlangsung selama Indonesia berada di
zaman pembangunan. Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila selama periode
kepemimpinannya.
Pada
masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto, Stabilitas keamanan sangat
dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan
ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai
tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada
titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga
pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN
ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju
yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi
sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan
Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa, instabilitas
keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena
dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi
tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya
kepemimpinan yang kuat.
Resesi
ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 juga sebagai salah satu akibat dari
kepemimpinan Soeharto. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Soeharto sejak
kepemimpinannya sama sekali hanya mementingkan kaum kapitalis dan dirinya sendiri.
Juga dalam kepemimpinannya Soeharto memaksakan rakyat Indonesia untuk tidak
terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik. Depolitisasi yang dilakukan oleh
Soeharto bahkan menjalar hingga ke tingkatan kampus dengan program NKK/BKK.
Dengan ini mahasiswa dipaksa untuk terlibat aktif dalam kegiatan di dalam
kampusnya sendiri dan meninggalkan basis massa rakyat yang merupakan tempat
pengabdiannya setelah menjadi seorang sarjana.
I. 2 Rumusan Masalah
Berdasarkan
uraian pada latar belakang masalah di atas, masalah dalam makalah ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana
gaya kepemimpinan masa Orde Baru (rezim Soeharto) ?
2. Keberhasilan
dan kegagalan yang dihasilkan dari gaya kepemimpinan Soeharto ?
I. 3 Tujuan Penulisan
Makalah
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya kepemimpinan masa Orde Baru (rezim
Soeharto), keberhasilan dan kegagalan yang dihasilkan dari gaya kepemimpinan
Soeharto dan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan.
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1
Teori
Kepemimpinan
Pemimpin dan kepemimpinan merupakan konsep-konsep yang
sangat universal sifatnya. Fenomena pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership)
dapat ditemukan di seluruh dunia dalam kehidupan kekeluargaan, kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan. Pemimpin dan kepemimpinan biasanya terdapat dalam
struktur organisasi formal, dari yang ukurannya terkecil seperti keluarga
sampai dengan yang ukurannya terbesar seperti negara dan organisasi
negara-negara. Pemimpin dan kepemimpinan selalu diperlukan dalam setiap usaha
kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kata
pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun,
menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai
tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan
aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah
dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan
ke-pemimpinannya.
Stogdill
(1974) menyimpulkan bahwa banyak sekali
definisi mengenai kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang
telah mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut. Namun demikian,
semua definisi kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama.
Sarros
dan Butchatsky (1996), "leadership is
defined as the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a
commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the organization
or common good". Menurut definisi tersebut, kepemimpinan dapat
didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi
aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang
untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.
Menurut Kartini Kartono, dalam organisasi dimana terdapat
situasi bekerjasama diantara orang-orang di dalamnya maka dibutuhkan adanya
pemimpin dan kepemimpinan[1]. Konsep-konsep pemimpin dan kepemimpinan selalu
berkaitan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kekuasaan ialah
kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin guna
mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah
kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mbawani atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh
kepada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan
ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan / ketrampilan teknis
maupun sosial yang dianggap melebihi kemampuan orang yang dipimpin[2]. Kepemimpinan mencakup pengetahuan dan ketrampilan yang
mempengaruhi dan mengarahkan kegiatan orang-orang lain[3].
2.2
Teori Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan dalam teori-teori behavioral, oleh para ahli dibedakan menurut perilaku atau tindakan
yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan menuju pencapaian tujuan
organisasi. Salah satu teori klasik gaya kepemimpinan, yakni yang dikembangkan oleh Likert (1961), membedakan gaya kepemimpinan
menjadi empat, yaitu ”exploitative-authoritative”,
“benevolent-authoritative”, “consultative”, dan “participative”. Menurut Likert, gaya kepemimpinan berada suatu
kontinuum, dapat bergerak dari yang berorientasi pada tugas dampai dengan yang
berorientasi pada hubungan dengan staf[4].
Gaya kepemimpinan, menurut Varaki, merupakan pola perilaku yang digunakan
seorang pemimpin dalam mengarahkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan.
Pola perilaku tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perilaku yang
berorientasi pada hubungan, atau pada pekerjaan, atau kombinasi keduanya[5].
Dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang cocok untuk
penerapannya dan dampaknya pada iklim organisasi, gaya kepemimpinan menurut
Daniel Goleman dapat dibedakan menjadi enam, yaitu coercive, authoritative, affiliative, democratic, pacesetting,
dan coaching. Gaya kepemimpinan coercive memiliki ciri-ciri perilaku
atau tindakan pemimpin yang menuntut ketaatan segera, dengan perintah:
“Kerjakan apa yang saya katakan”, yang dilandasi kompetensi intelegensi emosional
untuk mencapai tujuan, inisiatif, dan kontrol diri. Gaya ini paling cocok
diterapkan dalam situasi krisis, untuk tujuan melakukan perbaikan-perbaikan,
atau pada saat terjadi masalah karyawan. Dampaknya pada iklim organisasi
biasanya negatif.
Gaya kepemimpinan authoritative
ditandai dengan tindakan pemimpin memobilisasi anggota-anggota organisasi
pada suatu visi, dengan ajakan: “Mari bersama saya”, yang dilandasi kompetensi intelegensi
emosional penuh percaya diri, empati, dan katalis terhadap perubahan. Gaya
kepemimpinan ini paling cocok diterapkan ketika perubahan-perubahan memerlukan
adanya visi baru, atau ketika arah baru diperlukan. Dampak penerapannya
terhadap iklim organisasi paling positif.
Gaya kepemimpinan affiliative
ditandai dengan tindakan pemimpin menciptakan harmoni dan membangun
ikatan-ikatan emosional, dengan pedoman “Masyarakat atau publik yang dilayani
adalah lebih penting”, yang dilandasi kompetensi intelegensi emosional penuh
empati, membangun hubungan, dan komunikasi. Paling cocok diterapkan untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan pada tim atau untuk memotivasi anggota tim
dalam kondisi penuh tekanan. Dampak penerapannya pada iklim organisasi positif.
Gaya
kepemimpinan democratic
ditandai dengan perilaku pemimpin yang mendorong pembentukan konsensus melalui
partisipasi, dengan pertanyaan khas “Bagaimana pendapat Saudara?”, dan
dilandasi kompetensi intelegensi emosional kolaborasi, kepemimpinan tim, dan
komunikasi. Gaya ini paling cocok diterapkan untuk mendapatkan dukungan atau membentuk
konsensus, atau untuk mendapatkan masukan dari karyawan yang dianggap penting.
Dampak penerapannya pada iklim organisasi bersifat positif.
Gaya kepemimpinan pacesetting
ditandai dengan tindakan pemimpin menetapkan standar kinerja yang tinggi, dengan
perintah “Kerjakan seperti yang saya lakukan, sekarang”, dan landasan
kompetensi penuh kesadaran, semangat untuk mencapai tujuan, dan inisiatif.
Paling cocok diterapkan bila diinginkan hasil kerja secara cepat dari tim yang
memiliki motivasi tinggi dan kompetensi. Dampak penerapannya pada iklim
organisasi biasanya negatif. Sedangkan gaya kepemimpinan coaching ditandai dengan perilaku pemimpin membina karyawan demi
masa depan, dengan permintaan khas “Cobalah ini”, dan landasan kompetensi
mengembangkan orang lain, empati dan kesadaran diri. Paling cocok diterapkan
untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja atau membangun kekuatan jangka
panjang. Dampak penerapannya pada iklim organisasi bersifat positif
BAB III
PEMBAHASAN
3.1
Gaya kepemimpinan masa
orde baru (Rezim Soeharto)
Ketika
berbicara tentang gaya kepemimpinan Rezim Orde Baru atau yang biasa dikenal
dengan Orba memang identik dengan dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang
cenderung Otoriter/militeristik, ini dikarenakan Rezim Orde Baru yang berkuasa
selama tiga puluh dua tahun memang dipimpin oleh Soeharto sebagai pemegang tampuk
kekuasaan tunggal pada saat itu. Soeharto memiliki latar belakang militer dalam
karir politiknya. Sehingga ketika ia menjadi presiden, ia tidak dapat
melepaskan diri dari gaya-gaya kepemimpina ala militer.
Siapa yang tak kenal dengan mantan
Presiden Soeharto, penguasa Indonesia selama 32 tahun ini, terkenal dengan gaya
kepemimpina yang otoriter , militeristik, ambisius namun murah senyum
sekaligus. Pada tahun 1998 desakan dari berbagai kalangan-utamanya
mahasiswa-telah mampu memaksa Soeharto untuk lengser keprabon. Tapi
kenyataannya bahwa peralihan legal formal tidak dengan sendirinya mengalihkan
seluruh sumber daya kekuasaan. Rezim yang dikenal dengan sebutan Orde Baru ini,
telah merasuk ke seluruh sumsum masyarakat. Kekejaman yang menebar ketakutan hingga
tak ada yang berani membantahnya. Kekuasaan Soeharto kala itu mutlak disegala
lini. Militer menjadi anak emas yang memagari kekuasaannya. Pers lebih banyak
menjadi corong pemerintah, sehingga praktis masyarakat pun buta politik.
Masyarakat tak mampu mencerna kebohongan – kebohongan yang dilakukan Soeharto.
Karena selalu saja tertutupi oleh tindak – tanduk Soeharto yang kalem,
bersahaja dan nampak sederhana. Kroni – kroni orde baru, telah berhasil
menyebarkan virus SARS ( Sangat Amat rindu Soeharto) menjelang pemilu 2004
lalu.
Di awal kepemimpinannya, ketika situasi
dalam negeri sedikit-banyak mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik
dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia, bisa
jadi kepemimpinan model militer adalah yang tepat. Situasi yang darurat,
anomali sosial begitu banyak, maka situasi semcam itu perlu distabilkan agar
tidak berdampak lebih buruk. Dapat kita lihat bahwa fungsi militer pada masa
Orde Baru adalah sebagai stabilisator juga dinamisator. Dengan dua fungsi itu,
militer atau tepatnya ABRI dengan dwifungsinya ikut terlibat dalam penyusunan
kebijakan-kebijakan politik Orde Baru.
Sayangnya, model
kepemimpinan ala militer itu tetap Soeharto pakai hingga era 1970-1980an.
Padahal kondisi masyarakat saat itu sedikit-banyak sudah berubah. Masyarakat
semakin cerdas dan semakin paham tentang hakikat negara demokratis. Dengan
sendirinya model kepemimpinan Soeharto tertolak oleh kultur atau masyarakat.
Untuk tetap mempertahkan kekuasaanya Soeharto menggunakan cara-cara represif pada
semua pihak yang melawannya.
Setelah membaca
penjelasan diatas, tentu dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Rezim Orde
Baru ( Soaharto ) adalah Otoriter/militeristik.
3.2 Keberhasilan
yang Dihasilkan Dari Gaya Kepemimpinan Soeharto
Walaupun terdapat berbagai kekurangan
dari pemerintahan Soeharto tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa
pemerintahan Soeharto Indonesia menjadi salah satu negara kaya dan disegani
negara lain. Kelebihan
1. Kelebihan
sistem Pemerintahan Orde Baru perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2. Kemajuan
sektor migas
Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang
memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu,
Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan
ekonomi.
Keberhasilan Pak Harto membenahi
bidang ekonomi sehingga Indonesia Mampu berswasembada pangan pada tahun
1980-an, menurut Emil Salim, diawali Dengan pembenahan di bidang politik.
Kebijakan perampingan partai dan penerapan Azas tunggal ditempuh pemerintah Orde
Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama Ketika politik multi partai
menyebabkan energi terkuras untuk bertikai.
Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada
masa Orde Baru memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang
berantakan di akhir tahun 1960. Namun, dengan menstabilkan politik demi
pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun,
semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi
tempat.
3. Swasembada
beras
Seperti pepatah From Zero to Hero
itulah kebijakan yang dilakukan oleh HM. Soeharto pada masa pemerintahannya.
Saat itu Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar didunia, namun oleh
Soeharto ini dijadikan motivasi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung
beras dunia. Puncaknya adalah ketika pada 1984 Indonesia dinyatakan mampu
mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan.
Prestasi itu membalik kenyataan, dari negara agraria yang mengimpor beras, kini
Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pada tahun 1969
Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras tetapi tahun 1984 bisa
mencapai 25,8 juta ton.
4. Sukses
transmigrasi
5. Sukses
Program KB
6. Sukses
memerangi buta huruf
7. Sukses
swasembada pangan
8. Pengangguran
minimum
9. Sukses
REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
10. Sukses
Gerakan Wajib Belajar
11. Sukses
Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
12. Sukses
keamanan dalam negeri
13. Investor
asing mau menanamkan modal di Indonesia.
3.3 Kegagalan
Dari Gaya Kepemimpinan Soeharto
·
Politik
Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang
dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia
pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud
untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28
September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Ini
merupakan langkah awal dari ketergantungan Indonesia terhadapa modal asing.
Pada
tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas Orde Lama atau Orde Baru.
Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan
terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi
kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili
pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan
sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Sanksi
nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan
administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan
lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru
memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh
kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun
dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi
secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer,
khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi
rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena
70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto
siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan
konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto
merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya
stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan
ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital
internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat
kestabilan politik yang tinggi.
·
Eksploitasi sumber daya
Selama
masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber
daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar
namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan
dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
·
Diskriminasi terhadap
Warga Tionghoa
Warga
keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan
dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di
bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi
mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan
pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh
komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa
tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang
mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga
ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin
dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan
untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Satu-satunya surat
kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang
sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan
diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang
Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang.
Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah
Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai
kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan
menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa
kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak
belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan
dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian
lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan
dirinya.
·
Perpecahan bangsa
Di
masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.
Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan
"persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya
seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi,
Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan
dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan
kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan
pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi
yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua
transmigran itu orang Jawa.
Pada
awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam
bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu
gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian
keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan
terhadap para transmigran.
·
Semaraknya korupsi,
kolusi, nepotisme
·
Pembangunan Indonesia
yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke
pusat munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan
pembangunan, terutama di Aceh dan Papua kecemburuan antara penduduk setempat
dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar
pada tahun-tahun pertamanya
·
Bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
·
Kritik dibungkam dan
oposisi diharamkan kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran
dan majalah yang dibreidel penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,
antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus)
·
Tidak ada rencana
suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kesimpulan
yang dapat dirumuskan adalah gaya kepemimpinan orde baru (rezim Suharto) secara umum adalah
otoriter, dominan, dan sentralistis . Hal
ini ditandai dengan pemimpin yang menunjukan sikap menonjolkan
“keakuannya”, antara lain dengan ciri-ciri sebagai
berikut:
1.
Kecendurangan
memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi,
seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan maratabat
mereka.
2.
Pengutamaan
orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan
pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
3.
Pengabaian
peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.
4.2 Saran
Dari uraian di atas, saran yang
dapat kelompok kami berikan untuk kepemimpinan orde baru adalah :
·
Kembali kepada sistem
demokrasi yang ada di Indonesia yang mana setiap warga negara berhak untuk
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
·
Tidak berfokus hanya
kepada bidang ekonomi tetapi juga di semua sektor.
DAFTAR PUSTAKA
Kartono,
Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan.
Cetakan Kesembilan (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001).
Roeder, O.G., Anak Desa Biografi
Presiden Soeharto, Jakarta: Gunung Agung, Cet.5, 1984.
Husaini, Adian, Soeharto 1988,
Jakarta: Gema Insani Press, 1996
http://teknikkepemimpinan .ACHMADAVANDISEMM@GMAIL.COM/2014/03/MANAJEMEN
KEPEPMIMPINAN ORDE BARU/ SOEHARTO/ achamdavandi80@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar